Tangerang Selatan – Diskusi dan bedah buku “Muslim Ahmadiyah dan Indonesia, 100 Tahun Keberagamaan dan Kerja Kemanusiaan” digelar pada Jumat, 13 Februari 2026 pukul 15.30–17.30 WIB di Gerak Gerik Coffee. Sekitar 30 peserta dari beragam komunitas di wilayah Tangsel dan sekitarnya menghadiri forum ini untuk mendalami jejak sejarah dan kontribusi Ahmadiyah di Indonesia.
Hadir sebagai narasumber Muhammad Ghifari Misbahuddin dari Pemuda Ahmadiyah, Achmad Fanani Rosyidi dari Koordinator Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (MUDA), serta Barqy Nafsin Kaida dari Yayasan Inklusif. Diskusi dipandu oleh Ibnu selaku Ketua Umum HMI Komfisip Ciputat, dengan Dedy Ibmar, editor buku, sebagai penanggap tamu.
Antologi 100 Tahun dari Perspektif Non-Ahmadi
Dalam pemaparannya, Ghifari menegaskan bahwa buku tersebut diterbitkan untuk memperingati satu abad keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Menariknya, buku ini disusun dalam bentuk antologi yang ditulis oleh para tokoh non-Ahmadiyah dengan beragam latar belakang dan perspektif.
“Buku ini bukan pembelaan sepihak. Justru ditulis oleh mereka yang berada di luar komunitas kami, sehingga menghadirkan pandangan yang lebih reflektif dan objektif,” jelasnya.
Ghifari juga mengisahkan sejarah masuknya Ahmadiyah ke Indonesia pada 1920-an yang, menurutnya, memiliki karakter unik. Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, permintaan agar mubaligh Ahmadiyah datang justru berasal dari kalangan Pemuda Thawalib di Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi awal Ahmadiyah dengan masyarakat Indonesia lahir dari inisiatif intelektual lokal.
Kontribusi dalam Penerjemahan Al-Qur’an dan Kedekatan dengan Tokoh Bangsa
Salah satu kontribusi penting yang disoroti Ghifari adalah peran Ahmadiyah dalam meletakkan fondasi awal penerjemahan Al-Qur’an ke Bahasa Indonesia pada 1930-an. Pada masa itu, penerjemahan kitab suci ke bahasa lokal masih belum lazim dilakukan.
“Inisiatif ini kemudian menginspirasi umat Islam Indonesia untuk menerjemahkan Al-Qur’an secara lebih luas, sehingga akses pemahaman menjadi lebih terbuka,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kedekatan historis Ahmadiyah dengan Presiden pertama RI, Soekarno. Pada masa awal kemerdekaan, beberapa lokasi masjid Ahmadiyah disebut direkomendasikan langsung oleh Soekarno. Selain itu, Ghifari menyebut nama W. R. Supratman sebagai salah satu tokoh yang memiliki keterkaitan sejarah dengan komunitas ini.
Menurutnya, kontribusi Ahmadiyah pada masa awal kemerdekaan menunjukkan bahwa komunitas tersebut tidak terpisah dari arus besar perjuangan bangsa.
Dinamika Fatwa dan Gelombang Kekerasan
Ghifari kemudian memaparkan dinamika politik yang memengaruhi posisi Ahmadiyah di Indonesia. Pada era pemerintahan Soeharto, fatwa pertama Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Ahmadiyah terbit pada 1985. Ia menilai pada masa itu situasi relatif stabil karena pemerintah cenderung menghindari kegaduhan sosial.
Namun, setelah reformasi dan keluarnya fatwa kedua pada 2005, diskriminasi dan kekerasan terhadap Ahmadiyah meningkat. Ia menyinggung tragedi Cikeusik pada 2011 yang menewaskan tiga anggota Ahmadiyah sebagai salah satu peristiwa paling memilukan dalam sejarah komunitas tersebut.
“Kami tetap berkomitmen pada jalan damai dan nirkekerasan, meski menghadapi berbagai tekanan,” tegas Ghifari.
Ruang Dialog dan Refleksi
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta mengenai sejarah, kontribusi, dan kontroversi teologis Ahmadiyah. Ghifari menekankan bahwa buku ini bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga ajakan untuk melihat Ahmadiyah secara lebih utuh—sebagai bagian dari perjalanan panjang Islam dan Indonesia.
Melalui forum ini, para peserta diajak untuk menempatkan perbedaan dalam kerangka dialog dan kebangsaan, sekaligus membaca ulang sejarah dengan perspektif yang lebih terbuka dan reflektif.
